Jumat, Agustus 6, 2021
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Komisi I Minta Disdik Kaltim Evaluasi PPDB SMA/SMK di Bontang

BONTANG – Anggota Komisi I DPRD Bontang, Abdul Haris meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kaltim mengevaluasi pelaksanan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK di Kota Taman tahun ini.

Evaluasi didasari banyaknya keluhan guru swasta yang menginginkan adanya jumlah maksimal dalam setiap penerimaan siswa per rombongan belajar (rombel). “Kami minta Disdik Kaltim bisa mengakomodir keinginan teman-teman guru swasta agar maksimal menerima 32 siswa setiap rombel,” ujarnya belum lama ini.

Pria yang juga mantan Kepala SMK swasta di Bontang ini menyebut, evaluasi perlu dilakukan agar SMA/SMK swasta juga bisa mendapatkan murid. Sehingga tidak hanya dikuasai oleh sekolah negeri semata. Menurutnya, Disdik Kaltim harus melakukan pendataan setiap tahun menyangkut jumlah lulusan SMP di Bontang yang akan masuk ke jenjang SMA/SMK.

Sehingga dapat memetakan berapa seharusnya kuota rombel di sekolah negeri. Dengan begitu seluruh SMA/SMK swasta di Bontang juga kebagian dengan jumlah proporsional. “Kami juga minta jangan ada lagi kejadian menarik siswa yang sudah mendaftar di sekolah swasta, untuk masuk ke sekolah negeri jika waktu pendaftaran telah selesai,” terangnya.

Pasalnya, kata Abdul Haris, praktik itu sering terjadi. Jika memang di jurusan sekolah negeri tersebut minim peminat, kata dia, maka Disdik Kaltim bisa mengevaluasinya dengan cara disatukan dengan jurusan lain atau dihapus. Sehingga tidak menjadi beban ketika minim peminat. “Kami minta masalah ini tidak berulang-ulang lagi di setiap tahunnya,” pungkasnya. (bms/adv)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

PPKM Level 4 Diperpanjang, Pelayanan Disdukcapil Samarinda Sepenuhnya Online

0
SAMARINDA - Kota Samarinda termasuk dalam 8 daerah di Kalimantan Timur yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4. Konsekuensi dari hal ini...

Gubernur Isran Harap Insentif Nakes Dapat Ditanggung Pemerintah Pusat

0
BALIKPAPAN – Permasalahan pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes) yang sudah tidak ditanggung lagi oleh pemerintah pusat, menjadi salah satu poin penyampaian Gubernur kaltim, Isran...