SAMARINDA – DPRD Kaltim menggelar diskusi membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan Provinsi Kaltim bersama Dinas Pendidikan Kaltim, BPKAD Kaltim dan akademisi di Gedung E Lantai 1 DPRD Kaltim, Selasa (24/1/2023).
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyatakan bahwa sektor pendidikan tetap menjadi prioritas yang mesti diperhatikan dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pada tahun 2023.
“Pengelolaan anggaran pendidikan seharusnya dimanajemen dengan baik, sehingga ada hal-hal prioritas yang mestinya dikedepankan, seperti infrastruktur pendidikan itu sendiri,” ujarnya.
Politisi Golkar ini menilai pengelolaan anggaran pendidikan di Kaltim masih didominasi belanja operasional, sehingga belanja infrastruktur mengecil.
Semestinya, pengelolaan anggaran pendidikan tersebut lebih diprioritaskan pada belanja infrastruktur pendidikan, sedangkan untuk belanja operasional porsinya lebih baik dikurangi.
“Ada skala prioritas yang harus diambil dalam pengelolaan anggaran pendidikan, yakni perbesar porsi belanja infrastruktur untuk meningkatkan kuota penerimaan peserta didik,” jelas pria yang kerap disapa Hamas ini.
Lebih lanjut Hamas menyatakan, bahwa DPRD Kaltim akan terus mengawal penguatan sektor pendidikan, dengan terus memantau dan mengevaluasi kinerja pemprov dalam pengelolaan anggaran pendidikan dengan porsi 20 persen dari total APBD provinsi. (eky/adv/DPRDKaltim).
