Jurang resesi atau penurunan kegiatan ekonomi sudah di depan mata. Kuartal ketiga 2020 yang berakhir September ini menjadi penentu setelah ekonomi pada kuartal kedua 2020 tumbuh negatif. Jika pada akhirnya resesi ekonomi, Indonesia diperkirakan mengikuti jejak 18 negara lain yang sudah menyandang status tersebut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengumumkan bahwa Indonesia segera memasuki lembah resesi. Berdasarkan proyeksi pemerintah, pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ini di antara minus 0,6 persen hingga minus 1,7 persen. Itu berarti, mustahil kiranya pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga 2020 di angka positif.
Resesi adalah kemerosotan atau kelesuan aktivitas ekonomi suatu negara selama dua kuartal atau lebih dalam satu tahun. Kemerosotan itu tergambar dari produk domestik bruto (PDB) yang tumbuh negatif. Resesi ekonomi akan menimbulkan penurunan aktivitas ekspor, impor, berkurangnya lapangan kerja, investasi, sekaligus keuntungan perusahaan. Dampak dominonya sangat panjang (Mewaspadai Terulangnya Krisis Ekonomi 1998 dan Upaya Pencegahannya, 2020).
Teori lain menyebutkan bahwa resesi terjadi ketika pertumbuhan ekonomi negatif selama sepertiga tahun atau empat bulan berturut-turut. Semakin panjang resesi ekonomi, dampak yang ditimbulkan adalah depresi ekonomi. Depresi ekonomi akan membawa negara menuju kebangkrutan ekonomi sebagaimana yang terjadi pada 1998 (Ekonomi Makro, 2020, hlm 90).
Pada kuartal kedua 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh negatif 5,32 persen. PDB diproyeksikan tumbuh negatif lagi pada triwulan ketiga 2020. Berdasarkan dua definisi di atas, keadaan ekonomi Indonesia segera memenuhi syarat untuk disebut resesi ekonomi.
Kalimantan Timur sebenarnya menderita lebih dalam dibanding pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada kuartal kedua (April-Juni) 2020, produk domestik regional bruto (PDRB) Kaltim negatif 5,46 persen. Bumi Etam adalah provinsi yang paling terpukul ekonominya se-Kalimantan. Penyebabnya adalah PDRB Kaltim sebagian besar dibentuk dari ekspor. Lebih spesifik lagi, ekspor hasil sumber daya alam.
PDRB suatu provinsi, sebagaimana PDB suatu negara, dibentuk dari komponen konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, dan net ekspor atau selisih antara ekspor dengan impor (Model Konsumsi Rumah Tangga di Indonesia, Jurnal, 2010, hlm 1). PDRB Kaltim tumbuh negatif lantaran konsumsi rumah tangga dan investasi cenderung tetap bahkan turun. Sementara itu, ekspor batu bara melorot tajam. Dari minus 5,46 persen, andil sektor pertambangan mencapai minus 3,32 persen atau menyumbang 60,8 persen dari total pertumbuhan ekonomi.
RESESI DAN DEGLOBALISASI KALTIM
Resesi ekonomi bukan satu-satunya situasi yang dihadapi Bumi Mulawarman. Penurunan ekspor batu bara sebagai komoditas utama pembentuk PDRB disebut karena dampak deglobalisasi. Yang dimaksud deglobalisasi, antonim dari globalisasi, adalah upaya mengorientasi-ulang perekonomian dari yang menekankan produksi untuk ekspor kepada produksi pasar lokal (Deglobalization: Ideas for a New World Economy, 2002).
“Upaya deglobalisasi ini sudah diambil oleh Amerika Serikat, Tiongkok, dan India. Dua negara yang terakhir itu adalah pasar terbesar ekspor batu bara Kaltim,” demikian pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman, Samarinda, Hairul Anwar.
Kepada media ini, akademikus yang akrab disapa Codi ini mengatakan, langkah deglobalisasi negara-negara tujuan ekspor itu berdampak besar bagi Indonesia. Kaltim, utamanya, kehilangan pasar ekspor karena negara tujuan memilih memakai produksi energi dalam negeri.
Langkah yang diambil sejumlah negara tersebut memang realistis ketika ekonomi global dilanda kelesuan. Negara yang mampu menerapkan deglobalisasi akan selamat. Negara agraris adalah contoh secara makro dari deglobalisasi. Negara yang mengedepankan sektor pertanian relatif tidak terganggu situasi global karena memiliki pangsa dalam negeri. Sementara usaha mikro, kecil, dan menengah, adalah contoh yang lebih mikro. UMKM cenderung berdaya tahan di tengah kelesuan ekonomi karena pasar lokal yang kuat. “Sayangnya, Kaltim bukanlah provinsi agraris melainkan provinsi pengekspor sumber daya alam,” imbuhnya.
Situasi yang Kaltim hadapi sekarang berbeda dengan krisis moneter pada 1998. Pada pembuka era reformasi, negara tujuan ekspor tidak mengalami kelesuan. Krisis ekonomi hanya melanda sejumlah negara Asia, terutama Asia Tenggara. Negara utama tujuan ekspor Kaltim, waktu itu komoditasnya minyak dan gas bumi, dalam kondisi sehat dan permintaan cenderung tetap.
Kaltim justru ‘diuntungkan’ dari aktivitas ekspor karena mata uang dollar AS sedang kuat-kuatnya. Yang dihadapi sekarang berbeda. Negara utama tujuan ekspor ikut terkena kelesuan ekonomi dunia. Permintaan komoditas ekspor dari Kaltim turun sehingga melemahkan PDRB.
Sebenarnya masih ada jalan yang bisa menyelamatkan perekonomian Kaltim. Contohnya adalah menciptakan pasar lokal dari hasil sumber daya alam. Minyak sawit mentah atau CPO dapat menjadi komoditas perdagangan antarpulau. Provinsi yang memiliki industri besar seperti Jawa Timur memerlukan bahan bakar diesel. Begitu juga pasar domestik batu bara yang dapat diperlebar. Namun demikian, perlu kebijakan multipihak, menyeluruh, dan waktu yang panjang agar pasar seperti itu tercipta.
Jalan yang paling memungkinkan ditempuh Kaltim adalah menghasilkan komoditas dalam waktu singkat yang diperlukan provinsi lain. Permintaan terbesar dari pasar lintas provinsi selama masa pandemi adalah pangan. “Sektor pertanian Kaltim bisa digenjot jika upaya deglobalisasi juga kita pilih,” sarannya.
YANG AKAN DIHADAPI KALTIM
Ketika memasuki fase resesi, berkurangnya konsumsi masyarakat karena daya beli menurun adalah yang paling terasa. Permintaan yang berkurang ini segera diikuti dari sisi penawaran (produksi). Aktivitas produksi swasta besar dan kecil ikut melorot. Sektor swasta akhirnya mengambil langkah efisiensi seperti pengurangan karyawan. Jika PHK ini terjadi dalam jumlah banyak, daya beli masyarakat otomatis semakin jatuh. Produksi lalu turun lagi. Begitu lingkarannya selama resesi.
PHK bukan hanya lahir dari berkurangnya permintaan dan penawaran di tingkat lokal. Upaya deglobalisasi di negara utama tujuan ekspor Kaltim menyebabkan kinerja pertambangan di Bumi Etam terus menurun. Berkurangnya permintaan luar negeri akan menyebabkan perusahaan pertambangan di Kaltim mengambil kebijakan efisiensi. Dari sini pula, PHK ikut tercipta.
“Harus diingat bahwa PDRB terbentuk dari konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor-impor. Ketika konsumsi turun, pendapatan pemerintah dari pajak masyarakat berkurang. Pemerintah akan kekurangan dana untuk dibelanjakan. Dari utang pun sulit karena semua negara saat ini berutang. Inilah yang kita hadapi sekarang,” terang alumnus Georgia State University, Amerika Serikat, tersebut.
Demikian halnya dari sisi investasi yang turut membentuk PDRB. Pada situasi sekarang, swasta dari dalam dan luar negeri sangat berhati-hati untuk berinvestasi. Penanaman modal yang seret di daerah sama dengan ketiadaan lapangan kerja baru. Situasi ini ikut memukul daya beli masyarakat. Lapisan masyarakat yang rentan secara ekonomi disarankan untuk betul-betul menahan diri. “Sampai kuartal kedua 2021, bisa bertahan saja sudah bagus,” jelasnya.
Dalam situasi begini, pemerintah dianjurkan segera mendorong produksi komoditas yang laku di perdagangan antar-pulau. Lahan di Kaltim dapat dioptimalkan untuk sektor pertanian. Pemerintah daerah juga disarankan mendukung pelaku UMKM untuk terus tumbuh. Krisis ekonomi pada 1998 telah mengajarkan bahwa UMKM tahan banting dan mampu menggerakkan perekonomian lokal.
Sementara bagi pengusaha, Codi menambahkan, sudah waktunya menyiapkan strategi jangka panjang hingga semester I 2021. Menurutnya, jikapun pandemi bisa ditangani pada awal 2021, sektor swasta harus bisa melihat arah angin tahun depan.
“Harus betul-betul diingat bahwa resesi mungkin hanya berlangsung setahun. Akan tetapi, perlu waktu bertahun-tahun untuk memulihkannya,” tutup Codi. (kk/red)
Senarai Kepustakaan
- Bello, Walden. 2002. Deglobalization: Ideas for a New World Economy. Zed Books: London.
- Fajar, Muhammad, 2010. Model Konsumsi Rumah Tangga di Indonesia, Jurnal Universitas Padjajaran: Bandung.
- Hariyanto, Eri, 2020. Mewaspadai Terulangnya Krisis Ekonomi 1998 dan Upaya Pencegahannya. Edisi Elektronik: Jualinbukumu.
- Suleman, Abdul Rahman, dkk, 2020. Ekonomi Makro. Yayasan Kita Menulis.
