TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kukar 2024, yang dijadwalkan berlangsung pada 19 April 2025.
Salah satu langkah strategis yang dilakukan yakni menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas sektor, guna mengantisipasi potensi kendala di lapangan, khususnya banjir dan distribusi logistik.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar, Rinda Desianti, menjelaskan bahwa rakor ini menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan PSU berjalan lancar, aman, dan partisipatif.
“Rakor ini kami fokuskan pada dua hal utama: potensi banjir di beberapa kecamatan dan kelancaran distribusi logistik. Meski pelaksanaan PSU adalah ranah KPU, namun pemerintah daerah tetap punya tanggung jawab dalam mendukung suksesnya tahapan, termasuk distribusi logistik,” ujar Rinda, Selasa (15/4/2025).
Berdasarkan prakiraan cuaca dari BMKG, intensitas hujan di wilayah Kukar diperkirakan masih tinggi hingga akhir pekan. Hal ini menjadi perhatian serius, terutama di wilayah hulu yang rawan banjir seperti Muara Wis, Muara Muntai, dan Kenohan.
“Kami telah mengusulkan agar KPU mempertimbangkan jalur distribusi logistik melalui air di wilayah rawan, karena jalur darat cukup berisiko jika terendam,” jelasnya.
Rinda menambahkan, jika terjadi banjir, pemindahan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjadi opsi yang harus disiapkan secara cepat. Pemerintah daerah juga terus memperbarui laporan kondisi terkini dari lapangan, terutama di daerah-daerah dengan curah hujan tinggi.
Selain aspek logistik, partisipasi pemilih juga menjadi perhatian. Ia berharap tingkat partisipasi masyarakat bisa menyamai Pilkada sebelumnya, yang mencapai sekitar 70 persen.
“Kami ingin PSU ini tetap mendapat respons tinggi dari masyarakat. Jangan sampai menurun hanya karena pelaksanaannya tidak serentak. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi ke pemilih terus kami dorong,” ungkapnya.
Terkait kebijakan libur pada hari pelaksanaan PSU, Rinda menyebutkan bahwa surat edaran sedang dalam proses penyebaran. Surat ini akan menjadi pedoman bagi perusahaan, baik yang beroperasi di Kukar, Samarinda, maupun Balikpapan, untuk memberi kesempatan karyawan menggunakan hak pilih.
“Karena PSU ini hanya di Kukar, maka tidak otomatis libur nasional. Surat edaran yang mengacu pada kebijakan Kemendagri menjadi acuan agar pekerja tetap bisa memilih tanpa hambatan,” terangnya.
Adapun jadwal distribusi logistik, lanjut Rinda, dimulai Kamis (17/4/2025) untuk tingkat kecamatan, kemudian Jumat (18/4/2025) ke desa dan kelurahan. Ditargetkan pada H-1, seluruh logistik sudah berada di masing-masing TPS.
“Harapannya, semua tahapan berjalan lancar dan kondusif. Kami juga mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan menjaga stabilitas menjelang PSU ini,” pungkasnya. (Adv)
