SANGATTA– Infrastruktur jalan merupakan kebutuhan dasar masyarakat, tak terkecuali di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Faktanya, kondisi jalan di salah satu daerah penghasil batu bara terbesar di Kaltim ini banyak yang rusak. Tidak jarang, beberapa akses putus alias tidak bisa dilalui.
Tidak hanya jalan antarprovinsi, jalan antarkecamatan, antardesa, hingga gang masih banyak rusak. Akibatnya, masyarakat harus melewati jalan perusahaan karena belum ada jalan lain yang memadai.
Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) Yosef Udau meminta Pemkab menggandeng perusahaan kelapa sawit atau tambang yang beroperasi di Kutim, untuk ikut peduli memperbaiki jalan. Baik jalan kabupaten, jalan desa atau paling tidak jalan yang berhubungan atau rutin dilalui kendaraan perusahaan.
“Pemerintah juga tidak bisa disalahkan, terlebih yang beroperasi di situ, tidak hanya masyarakat melainkan juga ada perusahaan yang memanfaatkan untuk mengangkut hasil produksi mereka, seperti di daerah pemilihan (Dapil) III,” ucap Yosef Udau saat dikonfirmasi, Minggu (21/11/2021).
“Kita minta perusahaan bisa menyalurkan CSR-nya untuk masyarakat kita,” paparnya.
Yosef mengakui, perusahaan di Kutim bukan tidak pernah melakukan perbaikan jalan, hanya saja menurut dia belum maksimal.
“Jadi mari kita bersama membangun Kutim ini agar lebih baik, karena memang anggaran dari pemerintah masih minim. Mati kita berkolaborasi dalam membangun jalan ini,” ajak Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Untuk itu, perlu adanya kerja sama antara pemerintah dan pihak perusahaan untuk memperbaiki jalan rusak. Khususnya jalan poros yang menghubungkan beberapa kecamatan di Dapil III yang meliputi Kecamatan Muara Ancalong, Muara Bengkal, Busang, Batu Ampar, Muara Wahau, Telen, dan Kongbeng.
“Jangan menunggu rusak parah baru diperbaiki, karena selama ini mobil double gardan aja bisa amblas, apalagi mobil biasa,” jelasnya.
Politisi PDI-P Siang Geah juga menilai, perlunya dilakukan kolaborasi penanganan jalan melalui program pemerintah dan CSR perusahaan perkebunan dan pertambangan.
“Kami berharap perusahaan dapat bekerja sama memperbaiki jalan di wilayah izin usaha perkebunan atau wilayah kerja perusahaan. Sehingga sangat wajar dalam penanganannya perlu dilakukan secara bersama,” katanya.
Menurutnya, saat ini CSR perusahaan belum maksimal dilaksanakan. Jika sudah dilaksanakan, Siang Geah meyakini masyarakat sekitar perusahaan tidak akan mengeluh akan keberadaan perusahaan.
Dia juga menyebutkan, perlu adanya perhatian lebih terhadap kondisi jalan lintas yang selama ini menjadi akses utama ekonomi masyarakat.
“Kami berharap pemerintah bisa terus mendorong hal tersebut agar mobilisasi masyarakat tak terganggu dan perekonomian masyarakat bisa meningkat,” pungkasnya. (ref)
