SAMARINDA – Kalimantan Timur, sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia, masih menyisakan ironi dalam sektor kelistrikan. Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kaltim, rasio elektrifikasi di provinsi ini telah mencapai 97 persen. Namun, klaim tersebut dipertanyakan oleh Komisi III DPRD Kaltim dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung E DPRD Kaltim, Samarinda, Kamis (27/2/2025).
Samsun, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, meragukan data tersebut. Karena dalam pandangannya, di lapangan masih banyak desa-desa yang tidak teraliri listrik.
“Secara data masih ada 128 desa yang belum teraliri,” sebut Samsun.
Demikian, parameter yang berbeda antara pandangan Komisi III dengan Dinas ESDM adalah ruas jalan. Namun ruas jalan nyatanya tidak juga menjangkau desa-desa yang terpencil, yang jalurnya saja susah.
“Sementara kampung-kampung itu banyak yang belum ada ruas jalannya, praktis itu belum teraliri listrik, maka elektrifikasi datanya perlu dipertanyakan,” tegas Samsun.
Bahkan, menurut Samsun, secara data angka yang ada, tidak ada perbedaan dari tahun ke tahun. Artinya perkembangannya tidak ada peningkatan. Untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kaltim, mitra ESDM, PLN meminta dana sekitar Rp 7 triliunan.
“Sisanya kan 3 persen, kok butuh Rp 7 triliun, barangkali tidak sampe 97 persen. Dianggarkan tiap tahun kok enggak nambah,” tegasnya.
Dalam kesempatan lain, Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, merasa miris melihat data yang dipaparkan. Di mana Kalimantan Timur sebagai penyumbang devisa terbesar ketiga namun tidak dapat menjangkau masyarakat secara menyeluruh, khususnya di daerah 3T, tertinggal, terpencil, terluar.
“Sangat ironis bahwa Kalimantan Timur menyumbang devisa terbesar ketiga tapi nyatanya masih banyak daerah yang belum merasakan listrik,” ujarnya.
Maka pihak Komisi III menekan pihak ESDM agar dapat mengerjakan secepatnya Blue Print, semacam Roadmap. Untuk kemudian menganalisa seberapa besar anggaran memenuhi wilayah dalam penerangannya.
Sebab, Rp 7 triliun bukanlah angka kecil. Dengan data yang kurang lengkap dijabarkan oleh ESDM, patutnya permintaan Rp 7 triliun oleh pihak PLN dapat dijabarkan dengan baik.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur, Bambang Arwanto, menerangkan bagaimana rasio elektrifikasi di Provinsi Kalimantan Timur karena masih ada 66.000 atau 196.000 kepala keluarga yang belum bisa menikmati listrik.
“Ada 109 desa yang masih belum teraliri listrik,” sebut Arwanto.
Pembahasan bersama Komisi III berfokus kepada pengentasannya pada tahun 2025 sampai 2026 nanti. Disebutkan ada beberapa daerah seperti Mahakam Ulu (Mahulu), Kutai Kartanegara (Kukar), Paser dan beberapa daerah lainnya.
Dari penuturan Arwanto, listrik tidak dapat dialiri ke 109 desa dikarenakan ketersediaan jalan hingga jembatan sebagai akses. Jika tidak ada jalan maupun jembatan, maka listrik akan sulit untuk dialiri ke daerah tersebut.
“Jadi memang jaringan listrik itu mengikuti akses jalan dan jembatan,” terangnya.
Targetnya kemudian, ESDM akan membuat roadmap, sehingga berperan dalam penguatan penyaluran listrik. Tentu juga akan berusaha dalam membangun pembangkit listrik ataupun energi baru terbarukan yang bisa dimanfaatkan dengan berkoordinasi dengan pihak PLN.
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Nicha R
