SAMARINDA – Gubernur Isran Noor memboyong petinggi Pemprov Kaltim untuk rapat di Jakarta. Sontak, langkahnya ini menuai kritikan dari berbagai pihak.
Kepala Biro Humas Setdaprov Kaltim M Syafranuddin membenarkan perihal itu. Bahwa rombongan gubernur rapat bersama seluruh kepala dinas.
“Iya, rapat dengan kementerian PAN-RB,” katanya singkat melalui pesan whatsApp, Jumat (22/4/2022). updatekaltim.com jaringan mediakaltim.com, mencoba menelusuri dengan menghubungi dua kepala dinas di lingkungan Pemprov Kaltim. Keduanya membenarkan sedang rapat bersama gubernur. “Saya sedang rapat,” jawab salah satu kepala dinas melalui WhatsApp.
Kegiatan yang berlangsung Jumat di Jakarta itu, merupakan agenda rapat pimpinan dan koordinasi. Ada tiga tema besar yang diusung. Yaitu: komitmen penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan reformasi birokrasi, evaluasi dan realisasi pelaksanaan pembangunan, serta komitmen pembelanjaan untuk produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa.
Kritikan langsung datang dari Direktur Kelompok Kerja (Pokja) 30 Buyung Marajo. Ia menyayangkan rombongan pemprov ramai-ramai rapat ke Jakarta. Katanya, ini bentuk tidak transparannya Pemprov Kaltim dalam bekerja.
“Ini patut dipertanyakan, ke sana rame-rame ngapain. Ini cuma menghambur-hamburkan uang di tengah krisis gini,” sindirnya. Buyung menyebut gubernur tidak peka dengan kondisi rakyat Kaltim saat ini. Seperti kenaikan harga BBM, gas elpiji hingga kenaikan PPN.
Apalagi kegiatan itu katanya adalah rapat dengan kementerian PAN-RB. Seharusnya yang berangkat cukup Gubernur, Sekda atau Bappeda. Setelah menggelar rapat, hasilnya nanti bisa di sampaikan kembali kepada seluruh kepala dinas yang tidak sempat hadir. Atau solusi cepat lainnya adalah rapat koordinasi secara daring.
Kritikan lainnya disampaikan akademisi Fakultas Hukum Unmul Herdiansyah Hamzah. Menurut Castro, panggilan akrab Herdiansyah Hamzah, ini adalah tradisi buruk pemerintahan di Kaltim. Sejak dulu selalu ada dan terjadi.
“Ini kebiasaan buruk sejak dulu yang terus dilanggengkan. Harusnya gubernur dan jajarannya belajar dong, kalau rapat-rapat di luar kota macam itu justru tidak efektif dan hanya menghabis-habiskan anggaran,” singgung Herdi.
Ia juga menambahkan rapat secara ramai-ramai tersebut justru menimbulkan kesan sedang plesiran. Sementara rapat hanya dijadikan sambilan. “Itu kan justru memberi penilaian buruk di mata publik,” tambahnya.
Menurut dia, harusnya rapat koordinasi cukup dilakukan di ibu kota provinsi. Selain lebih hemat biaya, juga mudah masuk dalam jangkauan pengawasan publik. “Kalau gubernur tetap bergeming begitu, ya sekalian saja pindah kantor ke Jakarta,” sindir Castro. (boy)
