spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Gubernur Bantah Ada Penolakan IKN di Kaltim

SAMARINDA – Gubernur Kaltim H Isran Noor menegaskan tidak ada penolakan yang dilakukan masyarakat terhadap penetapan Benua Etam sebagai ibu kota negara (IKN). Begitu juga setelah pengesahan Undang-Undang IKN oleh DPR RI Selasa (18/1/2022).

“Bahkan sejak diumumkan oleh Presiden Joko Widodo 26 Agustus 2019, masyarakat Kaltim sudah mendukung penuh. Tidak masalah, tidak ada klaim-klaim, apalagi penolakan,” tegas Isran Noor dalam Indonesia Bicara, program dialog TVRI Nasional yang tayang pukul 20.00 -21-00 Wita, Kamis (20/1/2022).

Acara yang dipandu Maya Karim itu juga menghadirkan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Rawanda Wandy Tuturoong dan Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia.

Gubernur juga menepis kabar soal masyarakat Kaltim akan terpinggirkan dengan keberadaan pendatang yang mencapai jutaan orang di ibu kota negara baru sehingga berpotensi memunculkan penolakan masyarakat. Menurutnya, masyarakat Kaltim tidak memiliki jejak yang buruk dalam urusan toleransi, keberagaman, termasuk keterbukaan menerima pendatang.

“Penduduk asli Kaltim itu sedikit. Yang banyak itu dari Jawa 35 persen. Baru Sulawesi 20 persen. Sisanya campur dengan suku lain, termasuk suku asli Dayak, Kutai. Campur sama Banjar dan lainnya. Mereka hidup berdampingan tidak ada masalah,” tegas Gubernur.

Sementara soal klaim sekelompok masyarakat minta untuk dilibatkan, menurut Gubernur itu suatu hal yang biasa dan patut dipenuhi. “Yang penting sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Tapi yang jelas, IKN ini bukan hanya untuk Kaltim, tapi pemerataan pembangunan untuk seluruh wilayah Indonesia. Bukan Jawa sentris, apalagi hanya Jakarta,” tandasnya.

Gubernur menguraikan, penduduk Kaltim adalah warga yang taat terhadap perintah dan aturan negara. Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini pun Kaltim menjadi penghasil minyak terbesar bagi republik ini dan menjadi sumber pembiayaan negara. Demikian juga pada era 70-an, Kaltim kembali menjadi penyumbang devisa dari kayu log terbesar bagi negara.

Selanjutnya dari era 80-an hingga saat ini Kaltim menjadi penyumbang produksi batu bara terbesar di Indonesia, mencapai 60 persen. Sepanjang itu pula, rakyat Kaltim tidak pernah memberontak kepada negara. “Apalagi saat Kaltim ditetapkan menjadi ibu kota negara. Rakyat Kaltim sangat mendukung penuh karena kami sangat taat,” bebernya.

Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia menambahkan, IKN tidak dibuat untuk waktu satu dua tahun, karena ini adalah rencana masa depan republik yang mempertimbangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  Tugas pemerintah melalui Badan Otorita yang dibentuk Presiden katanya, meyakinkan tentang rencana panjang ini.

“Jadi kalau dalam dua tahun ini belum ada apa-apa yang kita buat, saya kira itu berarti pemerintah tidak mampu meyakinkan masyarakat,” tegas Ahmad Doli Kurnia. (rls)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
16.4k Pengikut
Mengikuti
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img