SAMARINDA – Pengamat ekonomi Universitas Mulawarman, Purwadi, mengkritik kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait alokasi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat dihubungi Media Kaltim, Kamis (9/1/2025), Purwadi menyatakan ketidakkonsistenan pemerintah dalam menentukan besaran anggaran MBG yang dinilai terlalu rendah dibandingkan kebutuhan dan kondisi ekonomi masing-masing daerah.
Menurut Purwadi, keputusan pemerintah pusat untuk menetapkan standar Rp10.000 per anak sangat tidak relevan, mengingat perbedaan harga kebutuhan pokok di tiap daerah berbeda.
“Rp10.000 di Samarinda mungkin hanya cukup untuk telur setengah matang, tapi di daerah seperti Mahulu atau Penajam Paser Utara (PPU) dengan akses yang sulit, nilainya semakin kecil,” ujarnya mencontohkan.
Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti pengurangan janji awal pemerintah republik Indonesia yang dipimpin Prabowo dengan anggaran MBG sebesar Rp15.000 menjadi Rp10.000 sebagai bentuk inkonsistensi pemerintah.
“Ini mencerminkan bahwa pemerintah tidak menganggap penting pembangunan SDM untuk menciptakan generasi emas. Anggaran untuk program ini seharusnya menjadi prioritas utama, bukan malah dikurangi,” tegasnya.
Ia juga menyindir pemerintah pusat yang menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, yang sebagian besar diklaim untuk mendanai program seperti MBG. “Pada akhirnya, rakyat yang harus menanggung beban biaya untuk makan gratis ini, ini bukan makan gratis namanya karena uangnya dari rakyat bayar pajak” ujarnya.
Ia menekankan kebijakan ini menunjukkan kurangnya prioritas pemerintah terhadap pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.
Untuk wilayah kaltim sendiri pemerintah provinsi akan memberikan tambahan anggaran Rp. 7.000 perporsi Purwadi menyebut, alokasi anggaran sebesar Rp17.000 untuk MBG di Kalimantan Timur (Kaltim) seharusnya dinaikkan minimal menjadi Rp20.000 hingga Rp25.000, mengingat tingginya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim yang mencapai Rp25 triliun 2024.
“Kaltim punya APBD besar dengan jumlah penduduk hanya 4 juta. Seharusnya kita bisa mengalokasikan lebih banyak untuk pendidikan dan kebutuhan gizi anak-anak sekolah,” kata Purwadi.
Ia juga menambahkan anggaran pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas kerap kali dipangkas untuk keperluan lain, yang justru tidak esensial. Purwadi juga mengkritik pengelolaan sumber daya lokal yang dinilai belum maksimal.
“Sebagian besar bahan pangan di Kaltim masih didatangkan dari luar daerah, seperti Jawa Timur atau Banjarmasin, yang membuat harga kebutuhan pokok semakin mahal,” tambahnya.
Purwadi berharap pemerintah daerah di Kaltim, khususnya gubernur terpilih, dapat mengambil langkah lebih progresif untuk meningkatkan anggaran MBG demi mendukung generasi muda yang sehat dan cerdas.
Ia juga menyerukan pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan efisien agar tidak hanya berpihak pada kelompok tertentu. “Dengan APBD yang besar, tidak ada alasan untuk tidak memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat di Kaltim,” pungkas Purwadi.
Penulis: Hanafi
Editor: Nicha R
