Jumat, Agustus 6, 2021
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Gara-gara Disorot Pengadaan Penanganan Corona, Bupati PPU Tarik Diri Urusi Covid-19

JAKARTA – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud (AGM) menegaskan tak lagi terlibat dalam penanganan Corona (COVID-19). Pasalnya, dia merasa pihaknya justru tersudutkan. “Tahun ini, bulan enam, saya menyatakan akan menarik diri untuk mengurusi yang namanya Corona. Mulai dari pengadaan dan penanganan serta lain-lain,” kata Bupati Abdul Gafur kepada wartawan, Selasa (29/6/2021), seperti dikutip detik.com.

Dia menjelaskan bahwa kegiatan penanganan Corona yang dia lakukan justru menimbulkan masalah. Pasalnya, pengadaan yang ia lakukan justru disorot. “Kami mengadakan chamber namun justru jadi masalah. Padahal itu pengadaan Maret 2020.

Pada saat itu, harga masker saja dari harga Rp 50 ribu per boks jadi Rp 500 ribu, bahkan jutaan rupiah. Waktu itu kondisi pembatasan, masih kurang perkapalan dan pesawat dan akomodasi lainnya. Kemudian dijadikan masalah dan dituntut untuk menyesuaikan harga yang tidak sesuai keadaan awal pandemi,” ujarnya.

Akibat sorotan terhadap keuangan pengadaan ini, dia merasa kesal. Padahal, menurutnya, saat ini kondisinya kejadian luar biasa. “Keppres Tahun 2019-2020 tentang keadaan luar biasa. Kalau KLB (kejadian luar biasa), itu seperti perang apa pun dilakukan. Jadi, saya selaku bupati diperiksa dan dipermasalahkan. Bahkan kepala dinas kesehatan juga diperiksa dan ditakut-takuti,” tuturnya.

“Oleh sebab itu, saya menyatakan, mau itu statusnya hitam atau ungu, saya akan menarik diri. Karena saya tidak mau selaku setiap tindakan penangan COVID-19 justru menjadikan bupati diperiksa dan dipermasalahkan,” lanjutnya. (red)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

PPKM Level 4 Diperpanjang, Pelayanan Disdukcapil Samarinda Sepenuhnya Online

0
SAMARINDA - Kota Samarinda termasuk dalam 8 daerah di Kalimantan Timur yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4. Konsekuensi dari hal ini...

Gubernur Isran Harap Insentif Nakes Dapat Ditanggung Pemerintah Pusat

0
BALIKPAPAN – Permasalahan pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes) yang sudah tidak ditanggung lagi oleh pemerintah pusat, menjadi salah satu poin penyampaian Gubernur kaltim, Isran...