SAMARINDA — Berbagai program unggulan yang diusung pasangan Rudy-Seno dengan slogan “Gratispol”, seperti pelayanan kesehatan gratis, Wi-Fi gratis di setiap desa, dan pendidikan gratis, menuai kekhawatiran sejumlah pihak terkait dampaknya terhadap anggaran daerah.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Kebijakan Publik Saiful Bachtiar menegaskan setiap program pemerintah harus berlandaskan prinsip keberlanjutan dan sesuai dengan kebutuhan mendesak masyarakat.
“Setelah dilantik, Gubernur terpilih wajib melanjutkan RPJMD Kaltim dan program gubernur harus sejalan dengan RPJMD yang disusun, yang mencakup rencana jangka panjang dan menengah selama lima tahun,” ujar Saiful.
Saiful mengingatkan, seringkali dalam kampanye, janji-janji yang disampaikan tidak realistis. Terutama ketika berbicara tentang program “gratis” yang sering kali digunakan untuk menarik perhatian masyarakat.
“Misalnya dalam sektor pendidikan, tidak semua jenjang pendidikan menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sehingga janji-janji tersebut bisa saja tidak sesuai dengan kewenangan yang ada,” jelasnya.
Lebih lanjut, pria yang juga mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman menyarankan agar pemangkasan anggaran dilakukan pada sektor-sektor yang lebih sekunder dan tidak mendesak.
“Pemangkasan anggaran untuk proyek infrastruktur yang tidak bersifat jangka panjang, seperti pembangunan jalan atau gedung yang bisa ditunda, serta kegiatan seremonial, perjalanan dinas, belanja ATK bisa dikurangi,” usulnya.
Karenanya, meskipun ada pandangan bahwa kegiatan seremonial atau perjalanan dinas dapat membantu sektor perhotelan dan perekonomian daerah, kebijakan efisiensi anggaran diharapkan tetap menjadi hal yang perlu diperhatikan.
“Pemangkasan anggaran ini bukan hanya untuk menanggulangi program gratis, namun juga sebagai upaya efisiensi di banyak sektor yang memang perlu dilakukan,” tutupnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Nicha R
