BONTANG – Kendati sempat menyoroti rencana penambahan penyertaan modal dari Pemkot Bontang ke Bank kaltimtara selama tiga tahun, namun pada prinsipnya Komisi II DPRD Bontang tetap menyetujui dan mendukung hal tersebut.
Ketua Komisi II Rustam mengatakan, pihaknya mendorong pemkot agar segera menindaklanjuti Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penyertaan modal itu. Namun dalam naskah akademik Raperda, kata Rustam, harus diubah terlebih dahulu. Jika sebelumnya disebutkan pemberian penyertaan modal selama 2022-2025, diganti menjadi 2022-2024.
Hal itu menyesuaikan dengan masa jabatan pasangan Basri-Najirah yang berakhir Tahun 2024. Selain itu, besaran penyertaan modal juga akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. “Jika mampu ya Rp 75 miliar, kalau tidak bisa berarti Rp 50 miliar,” ucapnya saat dikonfirmasi, (19/10/2021).
Sejatinya, sambung Rustam, pihaknya mendukung rencana tersebut sebagai salah satu upaya peningkatan nilai investasi melalui penyertaan modal. Terkait persoalan kredit macet yang nilainya mencapai Rp 500 miliar, Rustam menjawab hal itu bukan menjadi kewenangannya. Namun secara umum dia menilai, likuiditas Bank Kaltimtara masih aman. “Yang bermasalah masih di angka 1,26 persen. Itu masih terkategori sehat lah. Asal jangan sampai di atas 5 persen. Apalagi kondisi Corona begini,” jelasnya.
Terkait kecilnya deviden yang diberikan ke Pemkot Bontang, menurutnya hal itu merupakan risiko. Namun di sisi lain politisi Golkar itu berharap, asas manfaat dari investasi itu bisa turut dirasakan masyarakat dan memberikan keuntungan bagi daerah. (bms/adv)
