BONTANG – Pemandangan tak biasanya terjadi di ruang rapat lantai II DPRD Bontang, Senin (26/10/2020) pagi. Jajaran anggota Komisi I DPRD Bontang yang terdiri dari Bakhtiar Wakkang, Rusli, Ma’ruf Effendy, dan Abdul Haris itu rapat dengan kursi kosong. Hal itu disebabkan instansi yang diundang, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) dan PT Panglima Siaga Bangsa tak hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut.
Menurut informasi yang diterima Bakhtiar Wakkang, PT Panglima Siaga Bangsa tak bisa hadir lantaran alasan sedang masa pandemi Covid-19. Menurutnya, hal tersebut tak berdasar. Mengingat, Bontang belum menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dan saat ini sudah memasuki masa New Normal.
“Karena tidak adanya PSBB, maka pertemuan tatap muka seperti ini masih dibenarkan. Dan di rapat ini juga dilaksanakan berdasarkan protokol kesehatan,” ujarnya.
Sementara Disnaker, hingga Senin sore tadi tak memberikan alasan. Atas kerjadian ini, pria yang akrab disapa BW tersebut mengaku kecewa, khususnya kepada Disnaker Bontang selaku mitra Komisi I. Bahkan dia menyebut, hal ini dinilai mencoreng dan mencederai kelembagaan DPRD Bontang.
“Ini menjadi gambaran bahwa Disnaker di mata masyarakat tidak serius dalam mengurusi rakyat. Kami akan minta Pjs Wali Kota untuk menegur Kepala Disnaker,” ucapnya.
Selain itu, untuk menindaklanjuti hal tersebut, jajaran Komisi I DPRD Bontang akan melakukan rapat dan berkonsultasi dengan pimpinan dan beberapa fraksi terkait langkah apa yang akan dilakukan ke depan. Mengingat ini merupakan panggilan kedua yang dilayangkan lembaga perwakilan rakyat tersebut. Nantinya Komisi I DPRD juga akan memberikan rekomendasi kepada Pemkot Bontang dalam menyikapi hal ini.
“Secara tatib (tata tertib) di DPRD, jika tiga kali diundang tidak hadir, maka kami bisa melakukan pemanggilan paksa,” tegas Rusli menambahkan.
Diketahui, dalam agenda RDP Komisi I dengan PT Panglima Siaga Bangsa ini, akan mengklarifikasi terkait tenaga sekuriti di lingkungan PC VI PKT. Pasalnya, Komisi I juga mendapati laporan dari beberapa karyawan bahwa pembayaran kesejahteraan mereka tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hingga adanya intimidasi kepada karyawan jika mereka berani melaporkan hal ini ke DPRD Bontang ataupun LSM.
Dan Disnaker diminta untuk menindaklanjuti temuan ini. Namun karena keduanya tak hadir, tidak ada keputusan rapat yang dihasilkan. Hingga berita ini diturunkan, Kepala Disnaker Bontang Ahmad Aznem belum bisa dikonfirmasi untukmengklarifikasi hal ini. Menurut salah satu stafnya, saat ini Ahmad Aznem sedang melakukan perjalanan dinas ke Balikpapan. (bms/adv)
