PASER – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Paser mulai melakukan persiapan untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah awal yang dilakukan adalah pemetaan lokasi dapur umum dan penentuan klaster lokasi yang akan didistribusikan makanan ke sekolah-sekolah.
Berdasarkan hasil pemetaan Badan Gizi Nasional (BGN), untuk Kabupaten Paser akan didirikan dapur umum MBG di 36 titik yang tersebar di 10 Kecamatan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Paser M. Yunus Syam mengatakan masing-masing dapur nantinya akan diberikan anggaran untuk dikelola selama 1 tahun.
“Masing-masing dapur dapat anggaran sebesar 10 miliar dari BGN untuk dikelola selama setahun” kata Yunus, Senin (10/3/2025)
Tiap dapur nantinya akan memproduksi makanan sebanyak 3.000 sampai 3.500 porsi per harinya, untuk didistribusikan ke sekolah-sekolah yang masuk dalam radius masing-masing dapur.
“Saat ini kami sudah mulai mengklaster, karena tiap dapur nantinya hanya dapat mengakomodir sekolah yang berjarak maksimal 6 Kilometer (Km),” jelasnya
Yunus mencontohkan, seperti halnya dapur MBG milik Polres Paser yang berada di Desa Tapis dapat melayani sekolah yang tersebar di 4 desa dan 1 kelurahan, yakni Desa Tapis, Desa Jone, Desa Tepian Batang, Desa Janju, dan Kelurahan Tanah Grogot.
“Menurut perhitungan Disdikbud, dapur MBG Polres Paser nantinya akan memproduksi sekitar 2.647 porsi untuk siswa sekolah PAUD hingga SMP,” jabarnya
Disdikbud Paser mengakui telah diminta untuk menentukan lokasi pembangunan dapur umum MBG di 10 kecamatan, namun pihaknya masih kesulitan menemukan lokasi yang strategis.
Pemerintah daerah sebenarnya sangat antusias dengan program MBG dan berkeinginan segera membangun infrastruktur dapurnya, akan tetapi belum ada Petunjuk Teknis (Juknis) dari pemerintah pusat.
“Kami ingin membangun dari segi Infrastrukturnya hanya saja juknis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum ada, jangan sampai setelah dibangun ternyata salah,” ungkapnya
Terkait biaya dalam pelaksanaan program MBG sepenuhnya akan ditnggung oleh BGN, dan dipastikan tidak akan menggangu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Penulis: Nash
Editor: Nicha R
