SANGATTA – Program beasiswa yang digulirkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendapat sorotan dari Anggota DPRD Kutim, Yulianus Palangiran. Ia menekankan pentingnya transparansi, profesionalisme, dan pemerataan dalam proses pemberian bantuan pendidikan tersebut.
Menurut Yulianus, beasiswa pemerintah daerah memiliki potensi besar dalam mendukung keberlanjutan pendidikan anak-anak Kutim. Namun, ia mengingatkan agar pengelolaannya tidak berpihak dan benar-benar menyasar siswa yang berhak.
“Beasiswa ini harus diberikan secara profesional, tanpa diskriminasi. Kami berharap penerima benar-benar anak-anak Kutai Timur, bukan dari luar daerah,” tegas Yulianus saat ditemui, Selasa (3/12/2024).
Politisi Partai NasDem ini mengatakan pihaknya, melalui Komisi D, akan segera melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim guna mengevaluasi mekanisme penerimaan beasiswa. Ia ingin memastikan mulai dari penginputan data hingga proses verifikasi dilakukan secara terbuka dan akuntabel.
“Kami akan kawal seluruh prosesnya. Masyarakat berhak tahu bagaimana mekanisme seleksi dan siapa saja yang menerima. Ini soal keadilan dalam akses pendidikan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Yulianus berharap agar pengelolaan beasiswa tidak sekadar menjadi rutinitas tahunan, melainkan benar-benar menjadi instrumen untuk mendorong kemajuan pendidikan di Kutim secara menyeluruh dan inklusif.
“Kami di DPRD siap mendukung jika ada perbaikan sistem agar program ini benar-benar bermanfaat bagi generasi muda Kutai Timur,” pungkasnya. (adv)
Editor: Agus Susanto
