TENGGARONG– Selepas mendapat hibah lahan eks Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) AM Parikesit Kutai Kartanegara (Kukar), Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIA Tenggarong sedang mengajukan permohonan perluasan lahan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Lahan seluas 5.357,77 meter per segi yang dihibahkan Pemkab Kukar itu, akan digunakan untuk perluasan dan penambahan blok hunian Warga Binaan Perempuan (WBP). Termasuk membangun rumah dinas petugas LPP Kelas IIA Tenggarong.
Kepala LPP Kelas IIA Tenggarong, Tri Winarsih mengatakan, saat ini dalam proses perencanaan pengerjaan dokumen atau Detail Engineering Design (DED).
“Kalau itu kan (nanti) ajuannya seluruh napi asal Kukar bisa ditampung di sini (LPP Kelas IIA Tenggarong),” ujar Tri Winarsih pada mediakaltim.com.
Tri menjelaskan, perluasan dan pengembangan LPP Kelas IIA Tenggarong, diharapkan bisa menampung tahanan asal Kukar. Karena sejauh ini mereka masih tersebar di beberapa kabupaten/ kota di Kalimantan Timur – Kalimantan Utara (Kaltimtara).
“Tahanan nanti yang bisa ditampung bisa sampai 700-an orang,” lanjut Tri.
Sejauh ini, LPP Kelas IIA Tenggarong hanya memiliki 9 blok tahanan. Padahal jumlah WBPÂ mencapai 283 orang dari kapasitas normal 232 orang. LPP Kelas IIA Tenggarong juga tidak punya tempat ibadah, padahal mereka memiliki program pengembangan keagamaan.
Termasuk pula belum memiliki bengkel kerja, untuk melatih para WBP yang menjalani masa hukuman. Sehingga ketika bebas mereka memiliki keterampilan dan kemampuan yang bisa dikerjakan ketika kembali ke masyarakat.
Disebutkannya, saat ini WBP dilatih tata boga, kerajinan manik, dan beberapa pelatihan lain. Bahkan tahun 2022 ini saja, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari para WBP mencapai Rp 20 juta. Oleh karenanya,  keberadaan fasilitas dan bengkel kerja itu sangat penting. “Teman-temen ini yang kita latih bisa mengembangkan keterampilan saat bebas,” tutup Tri. (afi)
