SAMARINDA – Nasib para buruh Teras Samarinda yang belum menerima hak mereka masih belum menemui titik terang. Dalam audiensi di ruang rapat DPRD Kota Samarinda, Rabu (27/2/2025), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Samarinda mengakui keterbatasan kewenangan dalam penyelesaian pembayaran hak buruh tersebut.
Kabid Cipta Karya PUPR Kota Samarinda, Andriyani, mengatakan pihaknya baru mengetahui adanya masalah pembayaran upah buruh setelah proyek Teras Samarinda dikerjakan oleh perusahaan asal Jakarta.
“Sebelum kami memegang Teras Samarinda, kami belum tahu terkait masalah Teras Samarinda. Kami tahu karena itu perusahaan dari Jakarta,” ujar Andriyani di ruang rapat DPRD kota Samarinda, Kamis (27/2/2025).
PUPR telah melakukan berbagai upaya, termasuk mengirim surat dan menghubungi perusahaan tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada penyelesaian.
Andriyani menjelaskan, secara SOP, PUPR telah menjalankan tugas sesuai kewenangan.
“Rencananya, setelah agenda hearing ini, kami akan terus berkomunikasi dengan mereka. Secara SOP, kami sudah menjalankan tugas kami. Kewenangan kami sudah, namun nanti kan, seperti tadi yang dianggap kami seperti cuci tangan, padahal kami juga tidak cerita upaya kami seperti apa,” jelasnya.
Andriyani menegaskan PUPR tidak dapat menalangi pembayaran hak buruh karena terbentur aturan administrasi. Kontrak kerja merupakan kesepakatan antara pekerja dan perusahaan.
“Kalau masalah menalangi, kami dibatasi oleh aturan. Secara administrasi harus jelas, itu kontraknya antara pekerja sama usaha. Kewajiban kami sudah, kecuali utang tadi, dan denda mereka juga ada kan, sampai situ kan. Sebenarnya kan, yaitu misalnya kami harus menalangi secara pribadi lah hitungannya secara pribadi, kalau memang secara administrasi tidak ada, tidak ada ikatan secara hukum, tidak bisa dibilang personal,” tegasnya.
Andriyani mengungkapkan perusahaan tersebut dikenakan denda keterlambatan proyek Teras Samarinda sebesar Rp 2-3 miliar.
“Nominalnya senilai Rp 2 miliaran kalau enggak salah. Itu karena keterlambatan. Sekitar Rp 2 miliar atau 3 miliar kalau enggak salah. Sekitar segitu, itu karena keterlambatan Teras Samarinda dikerjakan,” ungkapnya.
Penulis: Dimas
Editor: Nicha R
