TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat komitmen dalam pengentasan kemiskinan, yakni melalui sektor pendidikan. Salah satunya dengan melakukan evaluasi dan transformasi fungsi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang tersebar di sejumlah kecamatan.
Diketahui, baru-baru ini Bupati Kukar, Edi Damansyah telah meresmikan SKB yang berada di Kecamatan Anggana. Langkah prioritas Pemkab Kukar dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Ia menyebut, SKB tidak bisa lagi pasif menunggu pendaftar, melainkan harus proaktif dan berbasis data.
“Selama ini SKB menunggu saja apakah ada yang mendaftar. Sekarang kita ubah. SKB harus berbasis data yang ditetapkan oleh kepala desa dan jajaran,” ujar Edi.
Menurutnya, salah satu indikator kemiskinan di desa adalah rendahnya tingkat pendidikan. Oleh karena itu, data warga putus sekolah yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), harus dijadikan dasar untuk mengarahkan mereka mengikuti pendidikan kesetaraan melalui SKB.
“Di desa itu harus pegang DTKS, yang di dalamnya ada data anak-anak putus sekolah. Nah itu harus diarahkan ke SKB. Ini sudah bergeser, bukan menunggu lagi,” jelasnya.
Lebih jauh, Edi juga mendorong agar program pendidikan kesetaraan, khususnya Paket C, diikuti dengan pelatihan keterampilan. Ia mencontohkan keberhasilan SKB swasta di Kecamatan Loa Kulu yang dikelola oleh pihak swasta. Dimana bekerja sama dengan perusahaan untuk melatih lulusan Paket C menjadi mekanik dan sopir alat berat.
“Jadi begitu lulus Paket C, langsung ikut pelatihan. Sudah ada mitra dan lapangan kerja yang menanti. Kalau ekosistem ini dibangun, maka SKB akan punya nilai tambah yang luar biasa,” terangnya.
Demi mendukung perubahan ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar melalui UPT di setiap kecamatan, diminta aktif menjalin sinergi dengan para kepala desa. Setiap SKB akan memiliki data sendiri, Rencana Kerja Anggaran (RKA) sendiri, sebagaimana satuan pendidikan formal lainnya.
Saat ini, Kukar telah memiliki 15 SKB yang tersebar di berbagai kecamatan, dan tiga di antaranya ditargetkan selesai pengembangan dan perbaikan pada tahun 2024 lalu. Edi berharap ke depan, seluruh SKB bisa menjadi pusat pendidikan kesetaraan sekaligus pelatihan keterampilan yang mampu menyerap kebutuhan dunia kerja.
“Karena saya keliling, dan saya tahu pengentasan kemiskinan itu salah satu variabelnya adalah pendidikan. Yang usia 50 tahun ke atas memang sulit, karena tidak punya keinginan lagi. Tapi yang usia produktif harus kita arahkan,” tutup Edi. (Adv)
