spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Bawaslu Kaltim: Politik Uang Tidak Selalu Berupa Uang, Sembako dan Voucher Pun Termasuk

SAMARINDA – Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Kaltim semakin mendekati puncaknya. Di saat seperti ini, pelanggaran Pilkada menjadi lebih rentan terjadi, salah satunya politik uang.

Galeh Akbar Tanjung, Anggota Bawaslu Kaltim, menjelaskan bahwa pelanggaran tidak selalu berupa uang, tetapi juga bisa dalam bentuk pemberian sembako atau voucher.

“Sebetulnya, pelanggaran Pemilu selalu berevolusi, namun Bawaslu tetap berpegang pada aturan bahwa selain bahan kampanye, pemberian apa pun dilarang,” ujar Galeh, yang juga Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kaltim.

Menurut Galeh, berdasarkan aturan, pelanggaran terjadi ketika ada pemberian uang atau barang lain yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pilihan seseorang, baik untuk memilih maupun tidak memilih. Bentuk pemberian tersebut tidak harus selalu berupa uang.

“Jadi, sebenarnya pasal itu lebih luas. Bawaslu dapat memaknai bahwa selain bahan kampanye, jika ada pemberian yang disertai ajakan memilih, itu termasuk politik uang,” jelasnya.

Ia juga menekankan agar masyarakat menghindari bentuk pemberian seperti sembako, voucher, pulsa, atau QRIS. Terutama di era digital seperti sekarang, masyarakat bisa saja tertipu karena kurangnya pengetahuan tentang politik uang.

BACA JUGA :  HUT IKWI Ke-61 Dirayakan Serentak secara Hybrid

Barang kampanye yang diizinkan, lanjut Galeh, hanya berupa stiker, baju, topi, penutup kepala, dan selembaran yang setidaknya memuat visi dan misi pasangan calon. (Adv/Rul)

Pewarta: Khoirul Umam
Editor: Agus S

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
16.4k Pengikut
Mengikuti
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.