JAKARTA – Bantuan senilai Rp 2 triliun untuk penanganan Covid-19 di Sumatera Selatan dari almarhum pengusaha Akidi Tio, kini tak jelas. Heriyanti, putri Akidi Tio, yang sempat menyerahkan bantuan secara simbolis kepada Kapolda Sumsel Irjen Polisi Eko Indra Heri, dijemput anggota intel kemudian ditetapkan sebagai tersangka.
“Kita melakukan upaya penegakan hukum terhadap polemik komitmen sumbangan Covid-19 yang ditujukan ke Kapolda Sumsel. Saat ini, tersangka inisial H sudah kita amankan,” kata Direktur Intelijen Polda Sumsel, Kombes Ratno Kuncoro, , Senin (2/8/2021), seperti dikutip dari detik.com.
Ratno memastikan, pihaknya sudah mengantongi bukti untuk menetapkan Heriyanti sebagai tersangka. “Alat bukti sudah mencukupi,” sambungnya. Untuk memastikan perkaranya, kepolisian sudah memeriksa Hardi Dermawan, dokter keluarga Akidi Tio soal ada tidaknya uang bantuan tersebut.
Heriyanti, lanjut Ratno sudah dijerat pasal penghinaan kebangsaan yang diatur Undang-undang No 1 tahun 1946, Pasal 15 dan Pasal 16. “Karena membuat kegaduhan,” kata Ratno didampingi Gubernur Sumsel Herman Deru.
Sementara Hardi yang ditanya wartawan selepas diperiksa, mengaku tak tahu soal keberadaan uang bantuan Rp 2 triliun itu. “Saya tidak tahu. Dia (Heriyanti) mengatakan uang itu sudah ada. Saya belum melihat,” kata Hardi.
Selang beberapa saat kemudian, status tersangka Heriyanti diralat Kabid Humas Polda Sumsel Supriadi. Menurut dia, Heriyanti dipanggil ke Mapolda untuk memastikan keberadaan uang bantuan. Soal status tersangka Heriyanti, menurut Supriadi, hal tersebut merupakan kewenangan Direktorat Kriminal Umum.
Dikatakan pula, sesuai aturan yang berlaku, pejabat yang memiliki kewenangan berbicara ke wartawan hanya dirinya dan Kapolda. “Status dia (Heriyanti) masih dalam proses pemeriksaan. Statusnya belum tersangka, Ditkrimum yang punya kewenangan,” kata Supriadi.
Secara pribadi, lanjut Supriyadi, Kapolda Sumsel hanya kenal dengan Akidi Tio dan anaknya bernama Ahok. Sementara dengan Heriyanti, Kapolda baru dikenalkan Hardi saat proses penyerahan uang pada 26 Juli 2021. Karena untuk kepentingan provinsi Sumsel, lanjut Supriadi, Kapolda kemudian mengundang Gubernur, Danrem dan pejabat Dinas Kesehatan Sumsel. (red)
