SANGATTA – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Bahcok Riandi, menegaskan bahwa perjuangan pemekaran wilayah delapan kecamatan menjadi daerah otonom baru bernama Kutai Utara (Kutara) akan terus dilanjutkan, meski pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran.
Dalam keterangannya, Bahcok menyatakan optimistis rencana ini bisa terealisasi melalui pendekatan bertahap dan lobi politik yang berkesinambungan.
“Walaupun moratorium masih berlaku, kami tetap berikhtiar memperjuangkan terbentuknya Kutai Utara. Tujuannya jelas, untuk percepatan pembangunan dan pemerataan pelayanan di delapan kecamatan yang selama ini berada jauh dari pusat pemerintahan,” ujar Bahcok, Selasa (3/12/2024).
Wilayah yang direncanakan menjadi bagian dari Kutara meliputi Kecamatan Muara Wahau, Muara Bengkal, Muara Ancalong, Busang, Long Mesangat, Telen, Kongbeng, dan Batu Ampar.
Politikus muda ini menilai, pemekaran akan menjadi solusi untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan serta mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih merata di kawasan perbatasan dan pedalaman.
“Kita tahu moratorium ini sudah diberlakukan sejak masa pemerintahan Presiden SBY dan berlanjut hingga era Presiden Jokowi. Tapi kami tidak menyerah. Selama masa pengabdian saya di DPRD, saya akan terus menyuarakan aspirasi masyarakat,” tegasnya.
Bahcok juga menegaskan bahwa perjuangan ini bukan sekadar janji politik. Ia berkomitmen melakukan berbagai upaya nyata, termasuk mendorong kajian akademik, membangun sinergi dengan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, serta melibatkan tokoh masyarakat.
“Saya ingin masyarakat melihat bahwa perjuangan ini bukan basa-basi. Kita harus mulai dari bawah, menyusun dokumen, memperkuat argumentasi, dan mencari momentum yang tepat,” katanya.
Ia berharap ke depan pemerintah pusat bisa lebih terbuka dalam meninjau kembali kebijakan moratorium, terutama untuk daerah-daerah yang sudah siap secara administratif, geografis, dan sosial.
“Pemekaran ini bukan untuk membebani negara, tapi untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat layanan publik di kawasan yang selama ini kurang tersentuh,” tutupnya.
Editor: Agus Susanto
