TENGGARONG – Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Kartanegara (Kukar) 2026, dipastikan mengalami penurunan signifikan pada tahun depan. Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Ketua III DPRD Kukar, Abdul Rasid, menegaskan pentingnya langkah strategis untuk memaksimalkan seluruh sumber pendapatan daerah.
Rasid menjelaskan bahwa situasi ini harus menjadi momentum bagi seluruh pihak, untuk lebih serius menggali potensi pendapatan. Termasuk optimalisasi peran perusahaan daerah (perusda) dalam menggali potensi yang belum dimaksimalkan secara penuh.
“Ini situasi yang memang harus kita sikapi dengan baik. Dalam kondisi keuangan yang menurun seperti sekarang, mau tidak mau kita harus memaksimalkan sumber-sumber pendapatan,” jelas Rasid, Jumat (14/11/2025).
Ia menilai bahwa dorongan bupati Kukar agar Penghasilan Asli Daerah (PAD), serta kontribusi perusahaan terhadap APBD ditingkatkan merupakan langkah yang tepat. Namun, menurutnya, DPRD juga memiliki peran untuk memastikan bahwa setiap instansi dan badan usaha milik daerah bekerja lebih agresif dalam menghasilkan pendapatan.
“Dengan kondisi seperti ini, kegiatan pembangunan harus direncanakan sebaik-baiknya. Artinya, anggaran yang dilaksanakan harus memberikan manfaat dan efek positif bagi Kukar,” tegas Rasid.
Saat ditanya apakah perusda harus meningkatkan upaya pencarian PAD secara lebih masif, Rasid menegaskan bahwa tanggung jawab itu tidak hanya berada di pundak perusda, tetapi seluruh perangkat pemerintah.
Ia berharap seluruh pihak, baik pemerintah, perusda, maupun pelaku usaha swasta, dapat bergerak lebih efektif dalam meningkatkan kontribusi bagi pendapatan daerah. Dengan pengelolaan yang tepat dan terarah, Kukar diyakini mampu menjaga stabilitas pembangunan meski berada dalam tekanan penurunan pendapatan.
“Tidak hanya perusda. Pemerintah juga harus, karena perusahaan adalah bagian dari pemerintah. Tapi sektor-sektor swasta juga harus dimaksimalkan kegiatannya,” tutupnya. (Adv)
Penulis : Muhammad Rafi’i
