BONTANG – Ketua Komisi III DPRD Kota Bontang, Amir Tosina menyoroti progres penanganan banjir dari pemerintah yang belum signifikan hingga pertengahan 2022. Dia meminta keseriusan Wali Kota Bontang untuk menuntaskan hal tersebut. Salah satunya dengan menggandeng stakeholder dan perusahaan di Kota Bontang. “Karena kalau mengandalkan APBD (anggaran daerah) pasti tidak akan cukup. Undang mereka (perusahaan) untuk duduk bersama,” kata politisi Gerindra itu belum lama ini.
Selain pemberian bantuan dana atau program, keterlibatan perusahaan juga bisa dimanfaatkan pemkot untuk peminjaman alat-alat berat saat warga hendak melakukan pengerukan drainase. Harusnya, kata dia, pemkot merasa tertampar jika mendengar warganya rela patungan menyewa alat berat untuk mengatasi permasalahan banjir di wilayah mereka. “Kemana peran pemerintah kalau seperti itu,” tanyanya.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Bontang Basri Rase, tak menampik jika pihaknya sudah melibatkan perusahaan dalam penanganan banjir. Salah satunya dalam program pembangunan turap di Kelurahan Guntung.
Ke depan, lanjut Basri, pemkot juga berencana membeli dua unit ekskavator amfibi untuk membantu warga mengeruk sungai dan drainase. Satu berukuran besar, dan satu ukuran kecil alias minimalis. Harapannya bisa meminimalisasi bencana banjir ketika air meluap hingga ke wilayah Kota Bontang. “Harapannya bisa terealisasi tahun ini,” tandas Basri.
Diketahui, banjir masih menjadi momok bagi warga Kota Bontang. Banjir didominasi akibat kiriman dari wilayah lain, seperti Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kutai Timur (Kutim). Bila sudah parah, sebagian wilayah Kota Bontang terendam dan terdampak. (adv/mk)
