SAMARINDA— Berbicara politik uang, bukanlah rahasia umum bagi masyarakat. Di momentum mendekati hari pemilihan, istilah “Serangan Fajar” makin melekat. Setiap Pemilihan Umum (Pemilu), cara tercela seperti itu, masih dijaga dan dibudayakan.
Kenyataan kelam tersebut, disoroti oleh Dosen Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT), Dr. Muhammad Nurcholis Alhadi.
“Yang sering dilupakan orang adalah para businessman, kalau dalam dunia kapitalis disebut orang-orang pemilik modal. Mereka mungkin tidak menguasai langsung, tetapi mereka ingin pemerintah mendukung bisnis mereka seluas-luasnya,” jelasnya kepada Media Kaltim pada Selasa, (12/11/2024).
Mereka para pembisnis itu, jelas Nurcholis, bahkan akan ikut campur untuk memberikan dana politik uang. Merekalah yang kemudian memiliki kepentingan untuk memiliki yang lain. Dalam arti, mengambil alih keuntungan sebesar-besarnya dari kebijakan pemerintah.
“Itu mau pakai sistem apa saja, mereka juga perwakilannya yang berada satu ruangan. Ini bukan soal sistemnya, tapi bagaimana cara menyetop,” tekannya.
Ia sedikit pesimis memandang penyetopan rantai pengusaha yang berniat buruk dengan cara yang apik. Melalui edukasi dan penegakan hukum, harusnya bisa menjadi jawaban masalah itu. Dengan hukum yang tegas, aka nada efek jera, namun jika tetap membiarkan kotor, maka tetap saja akan kotor.
Untuk menghentikannya, penegakan hukum perlu ditegakkan. Sayangnya, hukum yang dikuasai malah membiarkan praktik curang dan merugikan
“Mereka (pemodal licik), masih bisa melakukan praktik itu, karena mereka tidak ditangkap kok, hukum tidak ditegakkan kok,” terangnya.
Upaya penegakan hukum setidaknya bisa meminimalisir praktik pinokio yang kini menguasai wilayah kekuasaan pemerintah. Bahkan mirisnya, Nurcholis menarik kembali ingatan 20 tahun lalu, di mana demokrasi yang sehat diperjuangkan dengan menurunkan Presiden Soeharto.
Apa mau dikata, dua dekade berlalu, praktik pinokio politik masih saja merajalela. Masyarakat sendiri dengan senang hati menerima uang politik, terlebih menunggu uang politik itu datang. Sehingga kualitas Pemilu hari ini, tidak jauh beda dari apa yang diperjuangkan saat era sebelum reformasi.
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Nicha R
