Bisnis properti di Kaltim ikut terpukul oleh badai pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia selama dua tahun. Namun banyak kalangan menilai, tahun ini bisnis properti kembali bangkit. Apalagi pembangunan IKN di Penajam Paser Utara (PPU) dimulai tahun ini.
Tim Peliput: Andi Desky, Muhammad Rafi’i, Nur Robbi Syai’an
Pandemi Covid-19 memukul berbagai sektor di Kaltim, termasuk bisnis properti. Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Kaltim Bagus Susetyo mengatakan, dari 70 developer yang terdaftar di REI tidak lebih 20 persen yang membangun perumahan baru. Itu pun lebih banyak membangun rumah subsidi dengan harga tidak lebih Rp 160-an juta.
Dari segi penjualan ujarnya, rumah subsidi tidak mengalami penurunan penjualan karena berbagai promosi dan kemudahan dalam proses pembelian. Namun untuk rumah komersial dengan harga lebih dari rumah subsidi sangat terdampak oleh pendemi Covid-19.
“Kalau yang komersial di atas harga (rumah subsidi), dengan bunga normal itu memang terdampak pandemi. Tetap ada terjual tetapi tidak banyak. Yang subsidi nggak (berpengaruh), tapi menurun, karena keperluan rumah yang akan ditempati, proses akad dan sebagainya kan relatif tidak,” jelasnya kepada Media Kaltim, Jumat (27/5/2022).
Terkait pengaruh IKN terhadap industri realestat di Bumi Etam, ia menyatakan kota penyangga seperti di Balikpapan dan Samarinda yang tentu akan merasakan dampaknya. Kesiapan dari segi stok rumah di dua kota ini masih cukup banyak bila terjadi peningkatan permintaan.
“Stok rumah komersial tipe 36 keatas itu masih banyak di Balikpapan dan Samarinda. Artinya kesiapan penyediaan rumah sudah siap untuk supporting tenaga kerja yang akan pindah,” terang Bagus yang juga anggota DPRD Kaltim ini.
Namun untuk Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), khususnya untuk Kecamatan Sepaku yang wilayahnya menjadi pusat IKN , ia meyakini pengembang lokal akan lebih memperhitungkan peluang bisnisnya. Mengingat otoritas yang terbatas. Semua sudah diatur dalam tata ruang dan banyaknya pengembang besar yang pasti sudah melirik sejumlah tanah di IKN.
“Karena semua diatur dalam tata ruang. Kita nggak bisa beli tanah, sekarang aja belum tahu zonasi mana,” jelasnya.
“Tahapan awal kan 2023 sudah ada yang pindah. Saya tidak tahu apakah hunian itu dibangun pemerintah atau swasta. Kalau kami skala menengah bawah. Pengembang seperti grup Sinarmas, PT Summarecon Agung Tbk sudah punya tanah banyak, kalau kami ambil spekulasi sekitar IKN tidak mudah. Kalau skala lokal ya memanfaat tanah yang ada,” sambungnya.
Dia menyatakan, momen menjelang pemindahan IKN adalah saat yang baik untuk membeli rumah. Dari segi investasi memiliki rumah di Kaltim khususnya di Samarinda dan Balikpapan akan menjanjikan mengingat harga yang masih terjangkau dan stok yang masih banyak.
Ia pun menegaskan bisnis properti tidak semata terkait jual beli rumah atau konstruksi saja. Ada 175 bisnis bawaan, yang tentunya dapat menggerakan perekonomian di Kaltim.
“Beli rumah sekarang jangan tunggu IKN demand-nya naik suplai sedikit. Karena sekarang suplainya banyak, dan banyak kemudahan diberikan. Dengan catatan lihat legalitasnya, kalau pengembangnya anggota REI saya pastikan aman,” pungkasnya.
Untuk diketahui, hasil survei Knight Frank Indonesia bertajuk Indonesia Property Survey mengungkap, beberapa kota diprediksi sebagai lokasi yang potensial untuk investasi properti dalam periode 3-5 tahun ke depan, di antaranya PPU, sebagai calon IKN.
Country Head Knight Frank Indonesia, Willson Kalip mengatakan, rencana pemerintah memindahkan IKN menjadikan PPU dinilai cukup prospektif untuk investasi properti beberapa tahun ke depan, selain Jabodetabek. Sebanyak 16 persen responden memilih PPU.
“Perspektif baru juga terbentuk dimana potensi investasi properti melebar dari kawasan bisnis strategis konvensional, namun juga dapat dilakukan pada wilayah dengan pergerakan ekonomi yang berpusat pada pariwisata seperti Bali, Lombok, dan Labuan Bajo,” terangnya Kamis (26/5/2022).
Indonesia Property Survey yang diikuti berbagai pelaku properti merangkum pandangan terkini mengenai pasar properti di Indonesia. Sebanyak 90 persen responden menggambarkan optimisme akan pulihnya sektor properti pada 2022. Di antaranya, 57 persen responden mengindikasikan sektor properti akan bangkit pada triwulan IV 2022.
MAKIN DIMINATI
Sejak sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai IKN baru, Kutai Kartanegara (Kukar) turut merasakan dampaknya. Tidak hanya berharap bisa bertumbuh kembang bersama IKN, Pemkab Kukar pun berharap investasi bisa masuk ke daerah ini.
Sub-Koordinator PTSP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kukar, Bahauddin, menjelaskan gelombang investasi di Kaltim mengalami kenaikan signifikan. Termasuk Kukar dan PPU yang terdampak langsung pembangunan IKN.
“Pengaruhnya terhadap minat investasi di Kukar itu ada,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini.
Meski tidak memberikan data, Bahauddin memastikan permohonan untuk investasi properti sangat diminati. Di antaranya perumahan, perhotelan, dan beberapa sektor usaha properti lainnya. Dengan menyasar dan memanfaatkan kawasan-kawasan lahan eks tambang yang sudah tidak beroperasi lagi.
Dia mencontohkan di Kecamatan Samboja, Muara Jawa, Loa Janan, Loa Kulu. Kecamatan yang beririsan langsung kawasan IKN, ring 1 IKN yang sedang dikerjakan saat ini. “Investor berminat di sana (dekat ring 1). Daerah pendukung (daerah mitra) IKN. Ini menjadi peluang yang besar bagi Kukar,” lanjutnya.
Diperkirakan sejak Agustus 2021, lebih 400 permohonan investasi yang masuk melalui Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). PKKPR merupakan perubahan nomenklatur dari izin lokasi. Saat pandemi katanya Bahauddin, animo investasi tetap berjalan, meski tidak terlalu terlihat.
Apalagi ketika tren pandemi Covid-19 di Indonesia menunjukkan penurunan signifikan. Menjadi angin segar bagi Kukar. Terlebih Kukar, pada tahun ini saja sudah mencatat realisasi investasi Rp 7 triliun. Target yang dicanangkan berjenjang dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Bahauddin optimistis, jika mengacu pada realisasi investasi melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar, dengan rata-rata Rp 3 triliun per tahun. Selalu tercapai bahkan melampauinya. “Kami optimistis mencapai itu di 2022,” tegas Bahauddin.
Bahauddin juga mengatakan, saat ini sedang dalam tahap pembahasan naskah akademis rancangan peraturan daerah (raperda) yang mengatur kemudahan berinvestasi dan pemberian insentif kepada investor yang akan masuk Kukar. Perda ini sebagai pemikat para investor untuk mengembangkan bisnis properti di Kukar.
“Ujungnya bagaimana daerah berkembang, sektor lapangan kerja terbuka, multiplier effect itu yang kita cari,” tutup Bahauddin. (eky/afi)
