SAMARINDA– Dinas Kesehatan Kaltim menyampaikan program kerja tahun 2022 kepada Komisi IV DPRD Kaltim. Diketahui, cakupan vaksinasi dosis ketiga menjadi salah satu kegiatan yang diprioritaskan Dinkes Kaltim.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Masitah mengatakan, saat ini cakupan vaksinasi dosis ketiga (booster) di Kaltim mengikuti arahan dari Kementerian Kesehatan. Seperti kriteria pemberian vaksin dosis ketiga yang minimal 6 bulan setelah vaksin kedua diberikan.
“Ada lagi regulasi baru untuk percepatan boleh 3 bulan. Nah kita selalu mengikuti tahapan regulasi yang disampaikan Kemenkes. Jadi rendahnya (vaksinasi dosis ketiga) karena tahapan. Kita ikuti tahapan regulasi yang mendasari,” jelasnya.
Program kerja lain, kata Masitah, sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Kesehatan, seperti pelayanan kesehatan, pembahasan penyakit menular dan tidak menular dan kesehatan masyarakat.
“Dan satu lagi program di sumber daya kesehatan. Terkait dengan tenaga kesehatan, kemudian fasilitas kesehatan di Kaltim baik puskesmas maupun rumah sakit,” ungkapnya.
Dinkes Kaltim juga mengantisipasi meningkatnya kasus Covid-19 pada perayaan hari-hari besar. Seperti melakukan percepatan vaksinasi di kelompok rentan dan anak, serta terus mendorong masyarakat untuk tidak melonggarkan protokol kesehatan (prokes).
“Kita sudah membuktikan, tiga gelombang hanyalah dua solusinya. Percepatan vaksinasi dan protokol kesehatan. Termasuk saat libur nataru lalu,” tandasnya.
Sementara, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi mengatakan, cakupan vaksinasi untuk tahap ketiga atau booster masih rendah dikisaran 7,5 persen. Sehingga perlu percepatan dan sosialisasi yang masif. Politisi Gerindra ini juga mengimbau masyarakat tetap menjaga prokes untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 setelah Lebaran.
“Walau saat ini ada kelonggaran, kebijakan keberangkatan baik pesawat laut dan darat. Kita minta masyarakat untuk patuhi prokes,” tegasnya.
Komisi IV juga meminta Dinkes Kaltim memperhatikan fasilitas dan tenaga kesehatan di daerah pelosok dan pedalaman Kaltim. Dari fakta yang ditemuinya di lapangan, banyak sarana prasana kesehatan yang tidak memadai.
“Banyak sekali fasilitas kesehatan seperti puskemas pembantu yang tidak ada dokter, perawat bahkan bidan. Sehingga kami menilai perlu ada reward kepada tenaga kesehatan yang ditugasi di pedalaman,” pungkasnya.(eky)
