TENGGARONG – Ekspansi bisnis terus dilakukan Bankaltimtara Cabang Tenggarong, demi memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya dengan menggandeng Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sebagai agen Bankaltimtara.
Saat ini total ada sebanyak 14 BUMDes yang menjadi bagian agen Bankaltimtara Tenggarong. Ditambah BUMDes di Desa Giri Agung dan Desa Rapak Lambur, yang baru saja menandatangani Memorandum of Understanding (MoU), pada Senin (14/10/2024) di Lantai 3 Kantor Bankaltimtara Cabang Tenggarong.
MoU ini, dikatakan Pimpinan Cabang Bankaltimtara Tenggarong, Eryuni Ramli Okol, memang masih sebatas transaksi perbankan berupa setoran tabungan saja. Namun Eryuni memastikan, bakal terus menambah layanan perbankan lainnya.
“Kita akan terus melakukan kerja sama dengan BUMDes, yang sudah bekerja sama ada 14 BUMDes, masih ada PR yang kami tuntaskan dalam kerja samanya,” ungkap Eryuni.
Dengan adanya Agenda Bankaltimtara ini, Eryuni ingin sejumlah produk perbankan bank plat merah ini bisa tersampaikan dengan baik. Mulai dari Program Kukar Kredit Idaman yang menjadi produk unggulan dan kredit usaha rakyat lainnya. Sehingga punya tugas ganda dalam memperkenalkan produk Bankaltimtara Tenggarong.
“(Manfaatnya) lebih transparan dan masyarakat tidak perlu jauh-jauh karena setiap tempat ada jaringan atau cabang kami. Mereka tidak perlu effort ke Bankaltimtara semisal jauh, itu salah satu keuntungannya,” urainya.
Sementara itu, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, pun mendorong Bankaltimtara Tenggarong untuk menjalin kerja sama dengan seluruh BUMDes di Kukar. Di mana baru ada 14 BUMDes yang resmi menjalin MoU dalam hal perbankan bersama Bankaltimtara Tenggarong.
Namun BUMDes pun diharapkan mampu meningkatkan kompetensi pengelolaannya. Hingga layak untuk bekerja sama dengan pihak ketiga, salah satunya bersama Bankaltimtara Tenggarong. Maka dengan menjalin MoU tersebut, akan ada keuntungan yang bisa didapatkan oleh BUMDes.
Keuntungannya pun dianggap Sunggono, sangat luar biasa. Sebagai Agen Bankaltimtara, BUMDes mampu melakukan pengelolaan dana penghasilan tetap dan dana lainnya di desa.
Ia pun berharap langkah penandatanganan MoU ini, bisa menjadi dorongan bagi BUMDes lainnya untuk menapaki jalan serupa. Sehingga tidak ada lagi permasalahan terkait realisasi dana desa yang mengharuskan ke kecamatan. Lebih memudahkan bagi pemerintah desa.
“Saya amanati kepala DPMD untuk petakan BUMDes mana lagi yang bisa diupayakan dikerjasamakan, karena baru 14 desa saat ini dari 193 desa,” tutup Sunggono.
Penulis : Muhammad Rafi’i
Editor : Nicha R
