TENGGARONG – Objek wisata Pulau Kumala di Tenggarong terus didorong untuk kembali ke masa jayanya. Setelah sempat mengalami masa surut, berbagai upaya dilakukan agar destinasi wisata ikonik milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) ini kembali menjadi tujuan utama wisatawan yang berkunjung ke Kukar.
Salah satu langkah yang diambil adalah mengadakan Focus Group Discussion (FGD) terkait Pembahasan Laporan Akhir Penyusunan Rencana Induk (Masterplan) Daya Tarik Wisata (DTW) Pulau Kumala. FGD ini diinisiasi oleh Pemkab Kukar bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI melalui Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur.
Direktur Pengembangan Destinasi 2 Kemenparekraf, Bambang Cahyo Murudoko, menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk dukungan Kemenparekraf dalam memfasilitasi penyusunan masterplan daya tarik wisata Pulau Kumala. Prosesnya mencakup pembangunan, atraksi dan penampilan, amenitas atau fasilitas yang disediakan, serta akses yang memadai. Semua ini diharapkan berjalan sesuai dengan anggaran yang tersedia.
“Kemenparekraf mendukung dengan anggaran Dana Alokasi Khusus sektor pariwisata, baik untuk fisik maupun non-fisik,” ungkap Bambang Cahyo, Jumat (4/10/2024).
Bambang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Selain Kemenparekraf, Pemkab Kukar dan Pemprov Kaltim juga terlibat, bersama kementerian lainnya seperti Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Masterplan ini diharapkan mengarahkan Pulau Kumala menjadi destinasi wisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan,” lanjutnya.
Harapannya, melalui FGD ini, kejayaan Pulau Kumala dapat kembali terwujud. Pulau ini diharapkan mampu meningkatkan lama kunjungan wisatawan sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Terkait bantuan dana dari Kemenparekraf, Pemkab Kukar harus mengajukan permohonan dan berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional serta Kementerian Keuangan. Penganggaran pun akan disesuaikan dengan kemampuan Kemenkeu.
“Diharapkan setelah masterplan ini selesai, bisa diajukan paling lambat tahun 2026. Setelah itu, disusun DED dan diajukan untuk mendapatkan DAK,” tambahnya.
Sementara itu, Pjs Bupati Kukar, Bambang Arwanto, berharap Pulau Kumala dapat kembali berjaya seperti saat awal diresmikan pada tahun 2002-2003, ketika antrean panjang pengunjung di pintu masuk menunjukkan antusiasme yang tinggi.
Namun, seiring berjalannya waktu, kurangnya perhatian terhadap Pulau Kumala membuat jumlah pengunjung menurun. “Saya ingin Pulau Kumala dihidupkan kembali. Melalui FGD ini, kita menyusun blue print Pulau Kumala dan melihat rencana aksi ke depan untuk mengembangkannya kembali sebagai destinasi wisata unggulan,” ungkap Bambang Arwanto.
Penulis: Muhammad Rafi’i
Editor: Agus S
