spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Infrastruktur Digital Belum Rampung, Pemindahan ASN ke IKN Ditunda

NUSANTARA – Kepindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) Kaltim tidak sekadar perpindahan fisik, melainkan perubahan fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang berbasis digital.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menegaskan bahwa pemindahan ini menunggu kesiapan infrastruktur digital yang menjadi landasan transformasi ekosistem pemerintahan baru di IKN.

Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa kepindahan ASN ke IKN akan dilakukan setelah infrastruktur digital yang mendukung perubahan budaya kerja berbasis elektronik selesai dibangun.

Presiden Joko Widodo juga tidak ingin terburu-buru dalam memutuskan kepindahan ini, mengingat pentingnya kesiapan perkantoran, hunian, dan sistem digital yang terintegrasi sebelum ASN mulai berkantor di IKN.

“Kalau ASN ke IKN bukan hanya soal pindah kantor, tapi juga berubah budaya digital,” ujar Anas saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Menurut Anas, pemindahan ini merupakan bagian dari perubahan paradigma tata kelola pemerintahan yang mengutamakan fleksibilitas, kolaborasi, dan pendekatan agile. Smart government di IKN menjadi salah satu komponen penting yang terus dipersiapkan, di samping pembangunan fisik.

Tahap pertama pemindahan ini dijadwalkan berlangsung pada tahun 2022-2024, dengan fokus pada perpindahan kelembagaan dan ASN, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan melalui pola kerja digital.

Lebih lanjut, Anas menjelaskan bahwa INA Digital, sebuah sistem ekosistem layanan digital pemerintah Indonesia, akan menjadi modal dasar bagi pemerintahan di IKN.

Sebagai bagian dari transformasi digital ini, tiga aplikasi dari INA Digital, yakni Ina Gov, INA Pas, dan INA Ku, akan dirilis secara terbatas pada minggu keempat September dengan fitur awal yang dapat diakses oleh ASN dan masyarakat umum.

Menurut Anas keberhasilan negara-negara lain dalam menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, seperti India, yang mampu mencapai target RPJMN dalam waktu tujuh tahun, serta Estonia, yang berhasil meningkatkan PDRB hingga sepuluh kali lipat melalui digitalisasi pemerintahan.

Di sisi lain, pemerintah juga mempersiapkan rekrutmen ASN baru sebagai bagian dari pemindahan ini. Sebanyak 2.302.543 kebutuhan ASN telah disiapkan untuk tahun 2024, termasuk formasi khusus untuk putra-putri terbaik Kaltim. Proses rekrutmen ini sudah berlangsung dengan seleksi administrasi yang dijadwalkan selesai pada pertengahan September. (MK)

Editor: Agus Susanto

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
16.4k Pengikut
Mengikuti