JAKARTA – Dalam upaya penguatan pendidikan vokasi di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim melakukan terobosan dengan melakukan aktivasi kembali para guru-guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berkualifikasi assesor.
Hal ini sebagai salah satu strategi Pemrov Kaltim dalam meningkatkan kualitas lulusan SMK dan juga untuk menghadapi persaingan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan adanya Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim.
“Sejak tahun 2022, secara khusus kita aktivasi assesor guru. Dari tahun 2022 kurang lebih 340 orang, sampai 2023 sudah sebanyak 943 assesor yang sudah kita sertifikasi,” tegas Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Kaltim, Sri Wahyuni dalam Kegiatan Lokakarya dan Ekspos Kinerja Kemitraan dan Penyelarasan Pendidikan Vokasi di Hotel Millenium, Jakarta, Kamis (25/1/2024).
Tak hanya itu, di dalam acara yang turut dihadiri oleh Dirjen juga mengungkapkan bahwa Kaltim saat ini sudah memiliki 29 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Menurutnya, ini suatu bukti komitmen Pemprov Kaltim yang memang fokus dalam pengembangan pendidikan vokasi di wilayah Kaltim.
Lantas, apakah lulusan vokasi yang ada di wilayah Kaltim sudah memenuhi pasar kerja? Sri menjawab, saat ini siswa-siswa SMK sudah banyak yang aktif mengikuti bursa kerja. “Tapi memang kita belum punya desain besar tentang rencana pengembangan vokasi. Maka itu, kita sedang menyusunnya,” ujar Sri.
Adapun dengan adanya usulan terkait dengan pemberian dana insentif kepada SMK, Ia menjelaskan, pihaknya tentu juga harus menyiapkan SMK untuk berubah status menjadi Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD)
“Terkait pemberian insentif pada SMK, maka kaidahnya agar bisa produktif, SMK ini harus menjadi BLUD. Nah untuk menjadi BLUD, kita juga perlu persiapan SDM-nya, workshop-nya, sarana-prasarananya, itu yang kita lakukan,” ucapnya
Diketahui, kegiatan lokakarya gelaran Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) ini dalam rangka mewujudkan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, serta dunia kerja. Sehingga, harus adanya transformasi pendidikan vokasi yang diimplementasikan melalui berbagai program dan kebijakan.
Pelaksanaan program dan kebijakan salah satunya dilakukan oleh Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (Dit. Mitras DUDI), di antaranya Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah dan beragam dukungan fasilitasi kemitraan pada program pemadanan dengan industri.
Pewarta : Nicha R
