LEBIH separuh infrastruktur jalan yang dikelola Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) mengalami kerusakan. Total panjang jalan kabupaten di Kukar mencapai 2.193 km. Hanya 46 persen dalam kondisi baik dan sedang atau masuk kategori mantap. Sedangkan 54 persen dalam kondisi rusak ringan, sedang, dan berat atau masuk kategori tidak mantap.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar, Restu Irawan mengatakan, faktor alam menjadi pemicu kerusakan jalan. Terlebih saat musim penghujan. Seperti jalan yang ambles karena lapisan tanah yang tergerus air. “Sebagian besar penyebab jalan rusak memang banyak faktor alam,” ujar Restu kepada Media Kaltim, Jumat (21/1/2022).
Faktor lain katanya, kendaraan dengan tonase besar. Kendaraan bermuatan melebihi Muatan Sumbu Terberat (MST) 8 ton sering melewati jalan umum. Terutama melintasi jalan antar kecamatan. Disisi lain, mereka tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penertiban. Upaya yang bisa dilakukan hanya berkoordinasi dengan instansi terkait.
Untuk perbaikan jalan katanya, masih menerapkan skala prioritas. Jumlah jalan rusak dengan ketersediaan anggaran masih belim sebanding. Sementara tiap tahun terus terjadi penurunan kondisi jalan. Berdasarkan pengukuran dengan metode yang ditetapkan Kementerian PUPR kata Restu, jalan di Kukar mengalami penurunan 20 persen tiap tahun.
Dia menjelaskan tahun ini, Dinas PU Kukar harus menganggarkan Rp 210,8 miliar. Ditambah kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat senilai Rp 52,1 miliar. Sehingga total Kukar akan menggunakan dana sebesar Rp 262,9 miliar untuk perbaikan jalan sepanjang 39 kilometer. Minus alokasi Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemprov Kaltim.
Jalan sepanjang 39 kilometer itu, kata Restu merupakan jalan yang mendukung konektivitas antara kabupaten dengan kecamatan, kecamatan dengan kecamatan, kecamatan dengan desa. Jalan tersebut merupakan pendukung mobilitas barang dan jasa, hasil pertanian, serta sektor pendidikan dan kesehatan.
Dia mencontohkan jalan-jalan poros wilayah hulu yang menghubungkan Kecamatan Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, Tabang. Juga poros penghubung Muara Badak sampai Marangkayu. Kemudian jalan pendukung pertanian di Kecamatan Sebulu sampai Muara kaman.
Restu mengatakan, perusahaan swasta sudah cukup membantu penanganan jalan rusak, yaitu melalui forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP). Namun perbaikan lebih pada jalan yang kerap digunakan bersama. Seperti baru-baru ini perbaikan struktur drainase di Dusun Pandamaran, Desa Tuana Tuha, Kecamatan Kenohan, hasil patungan beberapa perusahaan.
Terpisah, anggota Komisi III DPRD Kukar, Herry Asdar mengatakan, DPRD Kukar hanya bisa mengusulkan dan mendorong perbaikan jalan rusak, serta menambah sumber dana untuk perbaikan jalan. Salah satunya, anggaran dari Bankeu Pemprov Kaltim. “Kami berharap akses (jalan) bisa tembus semua, terutama ke lokasi IKN (ibu kota negara) yang baru,” ungkap Herry.
Menurutnya, perlu kejelian Pemkab Kukar untuk memprioritaskan jalan yang perlu diperbaiki. “Mengingat jalan semua daerah di Kukar sangat urgent, harus bisa memprioritaskan mana yang benar-benar belum tembus akses antar kecamatannya,” ujar Herry. (afi)
