SAMARINDA – Badan Gizi Nasional (BGN) terus mematangkan persiapan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Timur (Kaltim). Dalam rapat koordinasi yang digelar di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Senin (10/2/2025), Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, mengungkapkan sebanyak 450 satuan pelayanan akan disiapkan untuk mendukung program ini.
Diketahui, Satuan layanan MBG adalah dapur umum atau central kitchen yang menyediakan makanan bergizi gratis kepada masyarakat. Satuan layanan ini melayani anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Satuan layanan MBG memiliki fungsi sebagai tempat menyediakan makanan bergizi, Tempat konsultasi gizi masyarakat, Tempat mendukung ekonomi lokal, Tempat menyalurkan bahan baku lokal.
Pendanaan satuan layanan MBG berasal dari berbagai sumber, seperti APBN, kemitraan dengan lembaga lain, dan kolaborasi dengan pihak ketiga.
“Program ini merupakan prioritas nasional, dan kami memastikan agar setiap aspek kesiapan, mulai dari sumber daya manusia hingga fasilitas dapur, benar-benar diperhatikan. Saat ini, baru 37 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang telah direkrut untuk mengelola program ini di Kaltim,” ujar Tigor.
Dalam rapat tersebut, salah satu fokus utama adalah kesiapan dapur dan rantai pasokan bahan pangan. Saat ini, satu sekolah di Samarinda Utara telah mulai mengimplementasikan program MBG, dan ditargetkan pada 17 Februari, minimal empat satuan pelayanan sudah dapat berjalan.
Salah satu tantangan yang dihadapi adalah pasokan bahan pangan, terutama sayuran, yang sebagian besar masih bergantung pada kiriman dari Jawa. Hal ini meningkatkan biaya logistik dan dapat berdampak pada keberlanjutan program.
“Satu satuan pelayanan akan membutuhkan sekitar 300 kg sayur per sekali masak untuk 3.000 anak. Jika nanti 450 satuan pelayanan beroperasi penuh, maka kebutuhan sayur bisa mencapai 1.350 ton,” jelas Tigor.
Untuk mengatasi hal ini, BGN dan pemerintah daerah tengah berupaya memperkuat sektor pertanian lokal agar bisa menjadi pemasok utama bahan pangan bagi program MBG.
Tigor juga menjelaskan anggaran untuk program ini telah disusun dengan standar biaya bahan pangan sebesar Rp10.000 per anak. Sementara itu, total anggaran dari BGN mencapai Rp15.000 per anak, yang mencakup biaya operasional seperti gaji karyawan, listrik, air, dan sewa fasilitas dapur.
Namun, mengingat harga bahan pangan di Kalimantan cenderung lebih tinggi dibandingkan di Jawa, pemerintah daerah diminta untuk mengevaluasi agar anggaran lebih realistis dan tidak menghambat pelaksanaan program.
Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, menegaskan pemerintah daerah siap mendukung pelaksanaan MBG dengan mengoptimalkan sektor pertanian lokal.
“Program ini bisa menjadi pemicu pengembangan pertanian di daerah. Kalau pasokan lokal tidak siap, kita pasti akan tergantung pada daerah lain, yang tentu meningkatkan biaya transportasi,” ujar Akmal.
Ia juga menekankan pentingnya peran UMKM dan petani lokal dalam mendukung program ini. “Konsekuensinya, kita harus memperkuat petani-petani lokal agar bisa memenuhi kebutuhan program ini dengan harga yang lebih kompetitif,” tambahnya.
Saat ini, pemerintah tengah meninjau kesiapan satuan pelayanan, termasuk fasilitas dapur yang sedang dibangun. Beberapa daerah seperti Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Balikpapan dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung program ini.
Penulis: Hanafi
Editor: Nicha R
